Anggota Koordinator Bidang Pengawasan Badan Pengawas Pemilu Mochammad Afifuddin mengajak Pantia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten/Kota untuk bersiap siaga menghadapi Pilkada. Hal ini terkait hasil kajian Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada 2018.
IKP Pilkada 2018 bukan main-main. Kata Afif, penyusunan IKP Pilkada 2018 cukup menguras tenaga. Tahapan penelitian dan kajian IKP Pilkada 2018 mulai dari workshop IKP Pilkada 2017. Kemudian menghimpuan data. Setelah itu melakukan verifikasi data dan informasi untuk menentukan skoring. Lalu memberikan laporan IKP Pilkada 2018.
“IKP Pilkada 2018 menjadi penting untuk dipahami dan dimengerti oleh pengawas dan seluruh warga Indonesia. Karena ini adalah hasil kajian bukan sekedar laporan biasa,” kata Afif pada peluncuran IKP Pilkada 2018.
Bahkan Bawaslu menghadirkan para peneliti untuk menyempurnakan IKP Pilkada 2018. Mereka yang bekerja untuk penguatan IKP Pilkada 2018 adalah Masykurudin Hafidz sebagai koordinator.
[irp posts="4748" name="Awas, Empat Provinsi Ini Rawan Konflik Pilkada!"]
Kemudian anggota penelitinya antara lain: Ahsanul Minan, Yohan Wahyu, Toto Sugiarto, Engelbert Johannes Rohi atau akrab dipanggil Jojo Rohi, Yusfitriadi, Sunanto atau Cak Nanto, Veri Junaidi, Erik Kurniawan, Sri Budi Eko Wardani, Nugroho Noto Susanto, Muhammad Zaid, Mohamad Ihsan dan Deytri Aritonang.
Tidak berhenti meningkatan kemampuan peneliti, Bawaslu juga meminta bantuan kepada asisten peneliti. Siapa mereka? Nama-nama asisten peneliti tersebut adalah Adriansyah Pasga Dagama, Ira Sasmita, M. Qodri Imaduddin, Andika Asykar, Chandra Maulana Akbar, Anjar Arifin, Mouliza K. D. Sweinstani, Rury Uswatun Hassanah, Taufiequrrohman dan Rafael Maleakhi.
Proses kajian yang panjang pada akhirnya menempatkan enam kabupaten dengan kerawanan tinggi.
Keenam daerah tersebut adalah Kabupaten Mimika (skor 3,43), Kabupaten Paniai (skor 3,41), Kabupaten Jayawijaya (skor 3,40), Kabupaten Puncak ( skor 3,28), Kabupaten Konawe (skor 3,07), dan Kabupaten Timor Tengah Selatan (skor 3,05).
Sedangkan, dalam kategori sedang ada 58 kabupaten/kota. Sementara itu, kategori kerawanan rendah terdapat di 90 daerah kabupaten/kota, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, merupakan daerah dengan potensi kerawanan terendah, yaitu 1,12.
Rekomendasi Bawaslu
Afifuffin menyampaikan rekomendasi kepada KPU, agar menjaga integritas dan profesionalitas jajaran penyelenggara Pilkada, meningkatkan kualitas daftar pemilih, bersikap cermat dan tegas dalam rangka meminimalisasi munculnya dukungan ganda dalam mengususng pasangan calon, serta memastikan aksesibilitas TPS bagi pemilih.
Selain itu, Bawaslu merekomendasikan peserta Pilkada, untuk melakukan kampanye bersih dengan tidak menggunakan isu SARA, politik uang, menghindari pelibatan ASN, dan penggunaan fasilitas negara.
[irp posts="4433" name="Mengapa Bawaslu dan KPU di Jaman Now" Sering Bertengkar?"]
Sedangkan rekomendasi kepada Kementarian Dalam Negeri. Bawaslu merekomendasikan untuk memastikan kelancaran dukungan anggaran Pilkada, menjaga netralitas ASN, serta menindaklanjuti setiap rekomendasi Pengawas Pemilu terkait pelanggaran yang dilakukan oleh ASN dan pemerintah daerah.
Afif juga mengajak semua warga negara untuk melek IKP. Baginya, IKP bukan hanya barang Bawaslu. IKP adalah milik semua warga negara. Bagi Afif, IKP adalah hasil kajian yang bisa memberikan data dan informasi bagi siapa saja yang ingin melakukan penelitian terhadap kerawanan pilkada.
Bawaslu menyediakan IKP dalam bentuk softcopy yang bisa diunduh unduh di sini .
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews