Warga

Kali Ini Presiden Jokowi Harus Berani Berkata “Tidak!”

Khofifah Indar Parawansa, Joko Widodo, Pilkada Jatim 2018, Susilo Bambang Yudhoyono, Politik Outsourcing, Emil Dardak, Headline
Khofifah dan Jokowi (Foto: Validnews.co)
Presiden Joko Widodo sebaiknya menolak izin Khofifah Indar Parawansa mencalonkan diri sebagai calon gubernur Jatim. Potensi kemarahan PDIP sangat besar.

Buah delima itu eksotis. Jika dibelah, terlihatlah biji-biji merah bak kristal buah yang dalam bahasa latin dinamakan Punica Granatum itu. Konon, Raja Salman dari Arab Saudi yang berkunjung ke Bali tempo hari, meminta chef terbaik hotel tempatnya menginap sekeranjang buah delima segar. Andai permintaan Raja Salman disampaikan saat bertamu di Istana Merdeka, Presiden Joko Widodo pun akan meminta tukang dapur Istana menyediakannya.

Konon sewaktu Raja Salman meminta buah delima di Bali, si empunya hotel pontang-panting mencarikannya. Sulit dicari, sebab buah delima belum dibudidayakan di Bali, bahkan di Indonesia. Di kampung, anak-anak memakannya begitu saja, langsung enak. Tetapi untuk Raja Salman, delima bisa diolah jadi jus, salad, saus dan taburan oatmeal. Betapa penting dan terhormat sebuah buah delima di mata Raja!

Delima berbeda dengan dilema. Buah delima tidak sama dengan sebuah dilema. Selintas sama, punya unsur huruf yang sama, tetapi disusun berbeda. Sebenarnya di Indonesia dilema itu buah juga, namanya “buah simalakama” dalam legenda. Simalakama itu bikin susah; dimakan bapak mati, tidak dimakan ibu mati. Pilihan yang serba sulit.

Pilihan sulit itulah yang kini menghampiri Presiden Jokowi. Pasalnya mungkin sederhana, secarik kertas permohonan izin salah satu pembantunya di kabinet, Khofifah Indar Parawansa, untuk bertarung kembali di Pilkada Jatim 2018. Ini bukan pertarungan pertama buat Khofifah, di dua pertarungan sebelumnya perempuan ini kandas di tangan para politikus lelaki. Di Pilkada 2018 nanti, ia mau mencoba lagi.

Baca Juga:  Pilihan Khofifah Atas Emil Dardak Bikin Jokowi Semakin Terpojok

Sulit dimengerti, jabatan menteri itu lebih tinggi dari “sekadar” gubernur dalam sistem ketatanegaraan yang berlaku di negeri ini. Tetapi hasrat Khofifah untuk bertarung, menunjukkan bahwa jabatan gubernur Jatim itu “sesuatu banget”, ada daya tarik tersendiri yang dalam perhitungan politisnya tentu saja lebih berharga dari sekadar menteri sosial yang kini disandangnya.

Khofifah sendiri bermain di dua kaki. Dia tidak secara terang-terangan mundur dari jabatannya karena ingin nyagub. Dia hanya minta izin bosnya, Presiden Jokowi. Dia ingin mengamankan posisinya sebagai menteri kalau dia terpental untuk yang ketiga kalinya. Tentu saja apa yang dilakukan Khofifah tidak jantan, karena memang dia seorang perempuan.

Ibarat ayam jago yang hendak masuk gelanggang pertempuran, Khofifah minta ekornya tetap dipegang Jokowi, sementara kepala, tangan dan kakinya bertarung melawan pasangan Gus Ipul-Azwar Anas. Kalau kepalanya bonyok dan hampir pingsan, harapannya Jokowi segera menarik kembali ekornya untuk menyelamatkan dirinyanya dari kekalahan.

Secarik surat izin nyagub dari Khofifah itulah yang menjadi dilema buat Jokowi; diizinkan kemungkinan kena marah boss besar PDI Perjuangan yang sudah mendorong Gus Ipul-Azwar Anas, tidak diizinkan bakal dianggap tidak demokratis dan tidak menghargai hak politik seseorang.

Meski dilematis, sebenarnya bagi Jokowi tinggal menghitung untung-rugi saja, mengkalkulasi manfaat dan mudarat-nya. Ambil sedikit yang menguntungkan atau bermanfaat dan buang yang bisa berakibat rugi besar serta penuh mudarat. Itu prinsip jika keuntungan besar tidak bisa diraih.

Jelas ketika mengizinkan Khofifah bertarung, Jokowi bakal mendapatkan teguran, setidak-tidaknya pertanyaan dari Megawati Soekarnoputri sebagai boss PDI Perjuangan. Sebab, izin Jokowi bisa dimaknakan sebagai “melawan” kehendak partai. Perlu diingat, Jokowi adalah kader partai berlambang banteng nyeruduk itu dan menjadi Presiden RI berkat dukungan “wong cilik”.

Baca Juga:  Khofifah Terancam Batal Bertarung Setelah Gandeng Emil Dardak

Sementara Khofifah diusung partai “lawan”, khususnya Partai Golkar dan Partai Demokrat. Bayangkan kalau nanti Khofifah yang berpasangan dengan Emil yang menang, maka Jawa Timur direbut partai lain yang bukan PDI Perjuangan. Sudah tewas di Banten dan DKI Jakarta, tewas pula di Jawa Timur, apa kata dunia. Memang Emil Dardak kader PDI Perjuangan juga, tetapi gara-gara “maunya sendiri”, PDI Perjuangan pun akhirnya memecatnya juga.

Menjadi lebih ruwet lagi tatkala salah seorang pimpinan teras PDI Perjuangan menuding Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono melakukan “politik outsourcing” saat menjodohkan Khofifah dan Emil Dardak. Kasarnya, SBY sudah membajak kader PDI Perjuangan yang sedang menjadi bupati Trenggalek itu. Dilema lain bagi Jokowi, jika dia mengizinkan Khofifah bertarung, Jokowi akan dianggap PDI Perjuangan bersekongkol dengan SBY. Ihhhh….. ngeri!

Kondisi dan posisi agak “mendingan” bagi Jokowi jika ia melepas saja (untuk tidak mengatakan memecat) Khofifah sebagai anggota kabinet jika politikus perempuan ini memaksakan diri untuk tetap nyagub. Jika dilepas tanpa ada kaitan lagi dengannya baik secara politis maupun organisatoris (kabinet), Jokowi tidak akan terlalu dipersalahkan oleh PDI Perjuangan.

Tetapi, daripada Presiden Joko Widodo dikungkung dan ditelikung dilema yang sebenarnya sederhana ini, lebih baik dia memutuskan secara tegas. Di mana tegasnya, balas saja permintaan izin nyagub Khofifah dengan satu kata; TIDAK!

Persoalan bangsa ini masih banyak, bukan hanya masalah Khofifah.

***