Pertahankan Setnov, Idrus Marham Malah Mau Jadi Ketua Umum

Senin, 27 November 2017 | 21:52 WIB
0
146
Pertahankan Setnov, Idrus Marham Malah Mau Jadi Ketua Umum

Manuver politik yang terjadi dalam tubuh partai pohon beringin Golongan Karya setelah kejatuhan kepemimpinan Setya Novanto dalam kasus korupsi megaproyek KTP Elektronik yang merugikan negara hingga triliunan rupiah patut dipantau secara obyektif.

Di beberapa pihak, partai tua itu tetap akan mempertahankan Novanto sebagai Ketua Umum Golkar hingga ada keputusan dari sidang praperadilan yang akan digelar akhir November 2017 mendatang. Namun, di sisi lain, sejumlah petinggi partai dengan manuvernya mengatakan akan segera melakukan musyawarah luar biasa (munaslub) untuk mencari ketua baru.

Disebut-sebut, ada dua nama yang kemudian mencuat dalam manuver itu, seperti Koordinator Bidang Perekonomian DPP Golkar Airlangga Hartarto dan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Golkar Idrus Marham, Sekjen Golkar yang ditunjuk secara langsung oleh Novanto untuk menggantikan dirinya sementara sebagai Plt Ketum Golkar hingga keputusan praperadilan keluar.

Padahal, beberapa waktu lalu Idrus dalam berbagai media mengatakan Golkar optimisitis bakal meyakinkan seluruh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Tingkat I agar patuh pada keputusan rapat pleno. Namun, kini namanya digadang-gadang akan mengisi posisi prestisius sebagai ketum Golkar.

[irp posts="4397" name="Idrus Marham Menjajal Ketua Umum Partai Golkar Paska Pilkada 2018"]

“Bahwa DPP Partai Golkar sudah ambil keputusan. Justru besok kami sampaikan ke DPD Tingkat I. Kami punya keyakinan, ketua DPD provinsi se-Indonesia akan melaksanakan keputusan Partai Golkar," kata dia seperti dikutip Kompas.com di Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat 24 November 2017.

Begitu pun dengan Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie yang meminta semua pihak menghormati keputusan rapat pleno Dewan Pimpinan Pusat (DPP) untuk mempertahankan Novanto sebagai ketua umum dan ketua DPR hingga praperadilan. Menurutnya, keputusan tersebut tentu lahir secara demokratis dan pertimbangan atas aspirasi dari semua pihak.

“Karena itulah kami minta semua pihak menghormati keputusan DPP dan meminta ke semua pihak untuk menjaga tindak langkah masing-masing. Kita minta menjaga satu persatuan dan kesatuan Partai Golkar,” kata dia di media yang sama, Jumat 24 November 2017.

Berbeda dengan Ical, sapaan akrab Aburizal Bakrie, Ketua DPD Golkar Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengatakan, 20 DPD Golkar sepakat untuk mendorong segera dilaksanakan Munaslub, untuk mengganti ketua baru partai itu.

Menurutnya, dorongan tersebut muncul atas kondisi terkini partai yang terus menerus mendapatkan sorotat publik lantaran mempertahankan Novanto. “Iya, tetapi saya tidak bisa sebutkan satu persatu kata Dedi di Kantor Para Syndicate, Jakarta, Jumat 24 november 2017.

Bupati Purwakarta itu mengatakan, Golkar harus segera melepaskan beban yang menumpuk dipundak partai itu. Caranya, kata dia, dengan sepakat untuk bermusyawarah dan menentukan kepemimpinan baru yang labih baik.

Sementara, Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu I Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Nusron Wahid beberapa waktu lalu mengataan, ada dua nama yang pantas untuk menggantikan kepemimpinan Novanto, yakni Koordinator Bidang Perekonomian DPP Golkar Airlangga Hartarto dan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Golkar Idrus Marham.

[irp posts="4163" name="Airlangga Hartarto Calon Ketua Umum Golkar Yang Direstui" Pemerintah?"]

Namun, kata dia, Golkar tetap harus mampu dan sanggup untuk mengedepankan semangat persatuan dalam tubuh partai. Sebab, kata dia, riak-riak Munaslub untuk memilih ketua baru Golkar sudah sangat terasa baik di Golkar dan publik.

“Jujur saja di lapangan karena kalau ada munas biasanya ada pemilihan kan ada luka. Luka biasanya hilang recovery butuh waktu enam bulan sampai satu tahun. Supaya tidak ada luka, kami ingin semangat siapa pun yang menang adalah suara musyawarah untuk mufakat,” kata Nusron di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu 25 November 2017.

[caption id="attachment_4758" align="alignright" width="431"] Dave Laksono (Foto: RMol.co)[/caption]

Lalu, bagaimanakah nasib Novanto di tengah pro dan kontra terhadap dirinya dari dalam partai Golkar sendiri? Wakil Sekjen Partai Golkar Dave Laksono dalam sebuah diskusi menyebutkan alasan mempertahankan Novanto sebagai ketua DPR dan ketum Golkar.

Dave menjelaskan, adapun tujuan Golkar tetap mempertahankan Novanto yang kini telah menjadi tahanan di KPK adalah karena jasa-jasanya selama memimpin DPR dan Golkar. Karena itu, Novanto diberikan kesempatan untuk tetap berada pada posisi tersebut sampai adanya keputusan dari sidang praperadilan.

“Mengingat jasanya kepada Golkar dan DPR, maka diberikan kesempatan sampai adanya putusan praperadilan," kata Dave di Jakarta, Jumat 24 November 2017.

Dave juga mengatakan, setelah terpilih menjadi ketum Golkar pada 2016 lalu, Novanto  telah membawa banyak perubahan di partai Golkar misalnya dengan membangun gedung baru Kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, di Slipi Jakarta Barat.

“Pembangunan gedung ini memang berasal dari patungan kader baik di pusat atau daerah. Namun, ia juga mengakui dana cukup besar berasal dari kantong pribadi Novanto. Dari kantong Pak Novanto jumlahnya signifikan juga,” kata dia.

Dave melanjutkan, Novanto juga orang yang mampu merangkul semua kalangan yang ada di Golkar. Dia, kata Dave, juga orang yang tidak memilih calon kepala daerah berdasarkan selera pribadi, antara like and dislike. “Tidak berdasarkan like and dislike,” kata dia.

Begitu pula saat memimpin DPR. Novanto juga banyak berjasa dalam pengadaan fasilitas baru untuk pembangunan infrastruktur dan berhasil menggolkan anggaran untuk pembangunan gedung baru lainnya. “Kegiatan anggota juga pada saat reses banyak disuport,” kata Dave, yang juga anggota Komisi I DPR.

***