Ketika menyampaikan pendapatnya di acara Indonesia Lawyer Club, 22 November 2017, Prof. Mahfud MD telah dengan jelas dan jernih, mewakili suara hati nurani sebagian besar rakyat Indonesia, yang selama ini hanya bisa jengkel doang.
Dalam kesempatan itu, para pembela Setya Novanto, seperti Fredrich Yunandi, Otto Hasibuan, dan lawyer pokrol-bambu Fahri Hamzah, tak berkutik. Semua dalil-dalil hukum, yang selama ini diajukan ketiganya, menjadi mentah, dan tak bernilai. Untuk kuliah gratis itu, terimakasih Prof. Mahfud!
Para penguasa, apalagi politikus, selama ini selalu memakai dalih azas praduga tak bersalah, yang menurut Prof. Mahfud sesungguhnya hanya acuan hakim. Tetapi azas itu sering diselewengkan elite kekuasaan yang terjerat kasus hukum, untuk menutupi kebusukan mereka.
Kita tidak tahu, di mana hati nurani para pembela dan pendukung Setya Novanto ini. Kasus korupsi e-KTP sungguh nyata. Sudah ada putusan hakim dengan terdakwa lain.
Rakyat dikorbankan langsung, bukan karena tak kebagian duit Rp2,3 trilyun, melainkan hak mereka mendapatkan pelayanan publik.
Duit Rp2,3 trilyun itu jika dibelikan mesin pembaca kartu (card reader) untuk kantor kecamatan, atau kantor desa se Indonesia Raya, akan menjadikan pelayanan public menjadi makin baik dan benar. Namun, dengan berbagai masalah e-KTP itu, hak rakyat banyak dirugikan.
[embed]https://www.youtube.com/watch?v=xPFyjuo12TA[/embed]
Sudah begitu, Alissa Wahid mengata-ngatai bahwa masyarakat melihat kasus Setya Novanto hanya memperlakukan sebagaimana kita menikmati gossip selebritas. Waduh, omongan kayak gitu kok juga sempet-sempetnya dilansir media. Rakyat memang tak tahu, bagaimana menyalurkan kejengkelan. Apalagi kalau sudah Fahri ngomong anggota DPR mempunyai hak imunitas.
[irp posts="4491" name="Cara Fredrich Yunadi Bersih-bersih Meme Setya Novanto"]
Bagaimana rakyat tidak jengkel, jika yang menjadikan parlemen itu justru tak bisa mengaksesnya, bahkan seolah rakyat hamba sahaya dan mereka penguasa. Kita masih pakai teks lama, dengan idiom dari buku kuno yang menempatkan kekuasaan sebagai sentral. Masih memakai idiom zaman Ken Arok dan Patih Gajah Mada.
Kita butuh para cendekiawan yang independen, untuk menemani rakyat mengetahui hak-haknya. Bukan mereka yang mengadukan ke polisi hanya gara-gara kita bikin meme.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
