Dinamika pergantian Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai panglima makin mencuat ke permukaan. Walaupun masih tersisa empat bulan masa tugas, namun berbagai aliansi masyarakat hingga Komisi I DPR meminta kepada Presiden Joko Widodo segera mengambil tindakan cepat untuk mengantikan Gatot yang akan pensiun pada Maret 2018 mendatang.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat mengikuti acara Munas Alim Ulama Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) di Kota Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Kamis 23 November 2017 lalu mengatakan, pihaknya akan segera mengajukan nama calon Panglima TNI baru ke DPR.
Karena itu, Jokowi meminta kepada semua pihak termasuk DPR untuk menunggu. Sebab, kata dia, ada mekanisme yang harus dijalankan saat melakukan pergantian Panglima TNI. “Ya, mekanismenya kan ada. Nanti kita akan lakukan mekanisme ke DPR ditunggu saja," kata Jokowi seperti dilansir Detik.com, Kamis, 23 November 2017.
Pun begitu, Jokowi belum mau menyebutkan siapa nama Panglima TNI yang baru itu. Dia mengatakan, ada banyak nama potensial yang akan menggantikan posisi Gatot. “ Namanya, kan, banyak,” kata dia.
[irp posts="3157" name="Memahami Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo"]
Wakil Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid yang membidangi pertahanan memberikan saran terhadap pemerintah terkait pergantian Panglima TNI. Ia mengatakan, pemerintah harus mengambil sikap matang atas tindakan itu, tidak boleh sembarangan (grasa-grusu).
“Kalau saya, saya serahkan sepenuhnya kepada Presiden ya karena beliau yang paling tahu kapan yang paling tepat pergantiannya. Jadi ini urusan pertahanan negara, tidak boleh grasa-grusu,” kata dia di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 15 November 2017 lalu.
Walau memberikan saran agar keputusan tersebut tidak diambil serampangan, Meutya juga meminta kepada pemerintah untuk tidak berlama-lama memutuskan. Namun, katanya, dia yakin bahwa Jokowi dapat memberikan keputusan yang arif terkait pergantian Panglima TNI baru itu.
“Tidak boleh juga berlama-lama. Jadi, dua prinsip itu, tidak boleh grasa-grusu dan tidak boleh lama-lama. Silakan Pak Presiden menimbang waktu yang paling tepat dengan situasi konidisi politik dan juga negara saat ini. Inisiatif beliau lah yang memutuskan siapa yang paling tepat,” kata dia.
Dia melanjutkan, sebagai mitra TNI di DPR, hingga saat ini Meutya belum mengetahui siapa pengganti Gatot. Nama pengganti itu, kata dia, belum masuk ke Komisi I DPR. “Saya belum cek karena hari ini baru masuk, saya belum ke bawah. Tapi setahu saya belum,” kata Meutya.
Sementara, Wakil Direktur Imparsial Gufron Mabruri, dalam media briefing dengan tema ‘Urgensi Pergantian Panglima TNI’ mengatakan ada tiga alasan kenapa Panglima TNI harus segera diganti oleh Presiden Jokowi.
Alasan pertama, kata dia, mengacu pada Undang-undang TNI Nomor 34 Tahun 2004 pergantian Panglima TNI membutuhkan persetujuan DPR. Oleh karena itu proses pergantian yang dilakukan sesegera mungkin dapat menghindari pengambilan keputusan yang tergesa-gesa.
“Dengan pengajuan nama calon Panglima TNI baru sebagai pengganti Gatot Nurmantyo dari sekarang tentu akan memberikan keleluasaan bagi DPR untuk mencermati dan memeriksa profil kandidat sebelum memberi keputusan,” kata Gufron.
[irp posts="1936" name="Apa Makna Blusukan Presiden Jokowi ke Barak-barak Militer?"]
Adapun alasan kedua, sebut dia, dengan adanya percepatan pergantian Panglima TNI maka akan memberikan ruang bagi masyarakat sipil untuk ikut berpartisipasi dalam mencermati sosok kandidat calon Panglima TNI. Masukan dari publik, kata dia, dipandang menjadi masukan serta bahan pertimbangan oleh Jokowi.
“Ketiga, semakin cepat proses pergantian Panglima TNI dilakukan akan sedikit banyak membantu memperlancar proses transisi manajerial organisasi di dalam tubuh Mabes TNI,” kata dia.
Hal senada juga diungkap Peneliti Setara Institut, Indra Listiantara. Dia mengatakan, presiden harus serius untuk mencari kandidat baru Panglima TNI. Pergantian Panglima, kata dia, harus menjadi momentum untuk membangun profesionalisme dalam tubuh TNI.
“Proses pergantian Panglima TNI oleh Presiden tidak boleh dilepaskan dari kerangka untuk membangun sektor pertahanan Indonesia yang kuat dan modern ke depan, serta kepentingan melanjutkan agenda reformasi sektor keamanan,” kata dia.
Diketahui, Koalisi Masyarakat Sipil adalah LSM yang tergabung dalam beberapa lembaga sosial seperti Imparsial, Elsam, Kontras, Setara Institut, HRWG, Institut Demokrasi, Indonesian Corruption Watch (ICW), dan Lingkar Madani Indonesia.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
