Pemerintah Donald Trump tetap tidak memberi penjelasan rinci mengapa Jenderal Gatot Nurmantyo yang diundang resmi dan telah memiliki visa ditolak untuk mengunjungi negara itu. Lebih mengherankan lagi, pemberitahuan penolakan terhadap Panglima TNI dan rombongan itu disampaikan pihak Emirates, maskapai penerbangan yang akan ditumpangi Jenderal Gatot, beberapa saat sebelum penerbangan dilakukan.
Dilihat dari sisi manapun, pemerintahan AS sangat tidak profesional dalam memperlakukan pejabat negara sahabat di saat visa sudah di tangan dan undangan resmi sudah diterima. Jika ada persoalan terkait apapun, misalnya terkait pelanggaran HAM atau kriminalitas lainnya, pembendungan untuk tidak bepergian ke Amerika Serikat sudah dilakukan saat memohon visa di Kedubes AS.
Alasan yang paling umum disampaikan adalah persoalan "miskomunikasi". Tetapi dari sisi pergaulan internasional, kecerobohan pemerintah AS itu telah mempermalukan Jenderal Gatot selaku pejabat pemerintah Indonesia yang mendapat undangan resmi. Lebih terkesan "melecehkan" lagi saat penolakan disampaikan "hanya" oleh maskapai penerbangan Emirates, seolah-olah perusahaan penerbangan global itu wakil resmi pemerintahan AS.
Dalam laman Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia disebutkan, Duta Besar AS Joseph Donovan Jr telah meminta maaf kepada Menteri Luar Negeri Retno Marsudi atas ketidaknyamanan yang dialami oleh Panglima TNI. Namun demikian, Donovan juga tidak menjelaskan secara rinci makna "ketidaknyamanan" yang diterima Jenderal Gatot dimaksud.
"Kedubes Amerika Serikat telah siap untuk memfasilitasi perjalanan Panglima TNI ke Amerika. Kami tetap menjaga komitmen kami untuk Kemitraan Strategis dengan Indonesia sebagai cara untuk memberikan keamanan dan kemakmuran baik bagi bangsa maupun masyarakat di kedua negara," demikian laman resmi Kedubes AS.
Menurut pernyataan resmi pihak Amerika Serikat itu, Kepala Staf Gabungan Angkatan Bersenjata AS Jenderal Joseph Dunford mengundang Panglima TNI Jendral Gatot Nurmantyo untuk menghadiri konperensi kepala staff angkatan bersenjata Chiefs of Defense Conference on Countering Violent Extremism di Washington, D.C, 23-24 Oktober.
"Jenderal Gatot tidak dapat melakukan perjalanan sesuai rencana. Kedutaan Besar AS terus berkomunikasi dengan staf Panglima TNI sepanjang akhir pekan, berusaha untuk memfasilitasi perjalan Jenderal Gatot ke AS," demikian pernyataan disampaikan.
Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia itupun meminta maaf kepada Menteri Luar Negeri Retno Marsudi terkait ditolaknya Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo masuk ke Amerika Serikat.
Seperti ramai diberitakan, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo ditolak masuk ke Amerika Serikat oleh Pemerintah AS. Kabar itu diterima Gatot melalui maskapai Emirates di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, Sabtu 21 Oktober 2017 sekitar pukul 17.00 WIB saat Gatot akan berangkat ke Amerika menggunakan Emirates dengan nomor penerbangan EK 0357.
Gatot Nurmantyo dan rombongan berangkat ke Amerika atas undangan Panglima Angkatan Bersenjata Amerika Serikat Jenderal Joseph F Durford untuk menghadiri Chiefs of Defense Conference on Countering Violent Extremist Organization pada 23-24 Oktober di Washington DC, konferensi terkait pencegahan kelompok teroris.
Di Jakarta Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal Wuryanto menyatakan, Panglima TNI diundang secara resmi oleh Panglima Angkatan Bersenjata Amerika Serikat Jenderal Joseph F. Dunford yang merupakan sahabat sekaligus senior Gatot.
"Panglima TNI siap berangkat menggunakan maskapai penerbangan Emirates. Namun beberapa saat sebelum keberangkatan ada pemberitahuan dari maskapai penerbangan bahwa Panglima TNI beserta delegasi tidak boleh memasuki wilayah AS," kata Wuryanto di Kantor Panglima TNI, Minggu 22 Oktober 2017, sebagaimana dikutip sejumlah media online
Atas kejadian itu, kata Wuryanto, Panglima TNI telah melaporkan peristiwa ini pada Presiden Joko Widodo Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi dan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto. Ia juga telah mengirim surat kepada Jenderal Dunford untuk mempertanyakan insiden tersebut.
Adapun delegasi yang ikut bersama Panglima TNI adalah Asisten Intelijen TNI, Kepala Bagian Staf Intelijen, Asisten Teritori dan Sekretaris Pribadi Panglima TNI Letkol Kukuh. Istri Gatot juga turut serta dalam rombongan. Pemerintah Indonesia meminta penjelasan otoritas Amerika Serikat perihal larangan bagi Panglima TNI memasuki Amerika Serikat.
Panglima TNI Gatot Nurmantyo dan istri beserta delegasi akhirnya gagal berangkat ke Amerika Serikat. Wuryanto mengungkapkan, Panglima TNI itu kecewa atas sikap AS.
Menteri Luar Negeri Retno LP Masudi menjelaskan, KBRI di Washington D.C telah mengirim nota diplomatik kepada Kementerian Luar Negeri AS untuk meminta klarifikasi.
"Permintaan tersebut diperkuat dengan nota diplomatik Kemlu RI ke Kedubes AS," kata Retno dalam pesan singkat sebagaimana dikutip Kompas.com. Menurut rencana, Menteri Retno juga akan memanggil Wakil Dubes AS, Senin 23 Oktober 2017 hari ini.
Menimpa Sejumlah Jenderal
Meski belum dijelaskan alasan penolakan yang dialami Jenderal Gatot Nurmantyo, sejumlah jenderal sebelumnya juga ditolak masuk ke Amerika Serikat. Mereka antara lain Prabowo Subianto yang pernah ditolak masuk AS saat hendak menghadiri kelulusan putranya di Boston. Saat itu, pemerintah AS juga tidak pernah menyatakan secara resmi alasan pelarangan Prabowo tersebut.
Tersangkut kasus pelanggaran HAM biasanya juga sering diberitakan media massa meski tidak pernah dinyatakan secara tegas oleh pemerintah AS, sebagimana hal serupa menimpa Jenderal Wiranto, Pramono Edhie, Letjen TNI Sjafrie Sjamsoedin, dan Zacky Anwar Makarim.
Jenderal TNI Endriartono Sutarto menyatakan secara terang-terangan bahwa AS sejak lama melakukan embagro kepada tujuh jenderal.
Di sisi lain, mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Djoko Santoso seolah memberikan petunjuk agar siapa pun tokoh Indonesia yang dilarang masuk ke AS tidak perlu khawatir. Sebab, Indonesia merupakan negara besar dan hubungan kedua negara pun tidak ditentukan oleh satu aspek saja, misalnya masalah hak-hak asasi manusia (HAM).
“Mungkin yang jadi pertanyaan ke depan yaitu bagaimana kalau ada ‘event’ penting di Amerika atau di Perserikatan Bangsa-Bangsa yang harus dihadiri mereka selaku pejabat tinggi negara misalnya?” ujar Djoko sebagaimana dikutip Rappler.com.
Letjen TNI Sjafrie Sjamsoedin juga pernah ditolak kedatangannya oleh pihak AS ketika hendak menemani Presiden ke 6 Susilo Bambang Yudhoyono untuk menghadiri pertemuan G-20 di Pittsburgh pada 23 September-1 Oktober 2009. Namun pada saat itu ramai diberitakan penolakan Sjafrie dengan alasan dugaan keterlibatan dirinya pada pelanggaran HAM di tahun 1998.
Sedangkan Wiranto tercantum dalam "daftar hitam" (blacklist) yang dibuat oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat agar tidak dapat masuk AS dengan alasan terlibat dalam pelanggaran HAM berat di Indonesia.
Mengutip harian Washington Post edisi 16 Januari 2004, Rappler menyebutkan, Wiranto merupakan satu di antara enam warga Indonesia yang masuk dalam daftar tersangka penjahat perang sehingga dilarang masuk ke AS. Politisi Partai Hanura itu dituduh telah terlibat kejahatan perang oleh pengadilan PBB. Wiranto didakwa terlibat tindak kekerasan pada tahun 1999 lalu yang menyebabkan 1.500 warga Timor-Timur tewas selama berlangsungnya referendum.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
