Fakta

Jokowi Tetap Harus Memandang Anies sebagai Ancaman Potensial

Politik, Pilpres 2019, Headline, Joko Widodo, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, Survei, Litbang Kompas
Jokowi dan Anies (Foto: Republika.co.id)
Meski hasil survei menunjukkan elektabilitas Joko Widodo naik dibanding Prabowo Subianto, ia tetap harus memandang Anies Baswedan sebagai Ancaman. Mengapa?

Baru-baru ini Litbang Harian Kompas menurunkan survei yang dilakukan selama rentang waktu 26 September hingga 8 Oktober 2017. Banyak hal yang disurvei terkait kinerja Presiden Joko Widodo selama tiga tahun memimpin Republik Indonesia bersama Wapres Jusuf Kalla. Satu yang disurvei adalah perihal elektabilitas atau tingkat keterpilihan Jokowi dan rival beratnya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Dalam survei tersebut pilihan masyarakat (responden) terhadap calon presiden 2019 masih mengerucut kepada dua nama, yakni Jokowi sebagai petahana dan Prabowo. Hasil survei menunjukkan kecenderungan elektabilitas Jokowi meningkat, sementara Prabowo menurun.

Pertanyaan yang diajukan dalam survey tersebut adalah sebagai berikut; “Apabila Pilpres 2019 dilakukan sekarang (saat survey dilakukan, Red.), siapa sosok yang akan dipilih?”

Jawaban atas pertanyaan itu adalah 46,3 persen responden memilih Jokowi untuk melanjutkan kepemimpinannya di periode kedua. Sementara responden yang memilih Prabowo Subianto 18,2 persen.

Dari hasil survei ini terlihat responden yang memilih Jokowi naik jika dibandingkan dengan survei terakhir yang juga Litbang Kompas pada April 2017 lalu di mana saat itu Jokowi “hanya” dipilih 41,6 responden.

Dari survei itu juga terlihat, naiknya elektabilitas Jokowi sejalan dengan kepuasan responden terhadap pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla di mana pada April 2017 “hanya” 63,1 persen responden yang menyatakan puas dengan kinerja pemerintah, namun survei terakhir ini menunjukkan kenaikan menjadi 70,8 persen.

Bagaimana dengan Prabowo Subianto? Elektabilitas politisi yang sudah tiga kali menjajal pemilihan presiden waupun wakil presiden ini mengalami penurunan. Pada April 2017, misalnya, elektabilitas Prabowo masih diangka 22,1 persen. Namun survei terakhir menunjukkan elektabilitas mantan Danjen Kopassus ini turun menjadi 18,2 persen.

Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah. Metode pemilihan sampel acak bertahap atau multistage random sampling. Jumlah sampel yang diambil 1.200 responden di 32 provinsi seluruh Indonesia. Margin of error sebesar plus minus 2,83 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Baca Juga:  Status Boleh Tersangka, tapi Peluang Ahok Jadi Gubernur Tetap Terbuka

Lengah, Bisa Kalah

Bagi Jokowi selaku petahana, hasil survei ini tidak bisa diambil kesimpulan sebagai “sudah pasti menang” pada Pilpres 2019 nanti sehingga ia berleha-leha. Berleha-leha bisa berakibat lengah. Lengah bisa berakibat kalah. Tidak ada yang pasti dalam politik ini, meski beberapa saat mendekati penentuan, sedangkan Pilpres masih terhitung satu setengah tahun lagi ke depan.

Apalagi dari hasil survei itu terlihat, persaingan hanya berujung pada dua kutub; Jokowi dan Prabowo, sedang calon lainnya tidak ada yang mendapatkan suara signifikan. Simak responden yang belum menentukan pilihan yang lebih tinggi dari suara Prabowo, yakni mencapai 23,6 persen. “Swing voters” ini akan menjadi rebutan.

Taruhlah seluruh pemilih berayun ini melabuhkan pilihannya kepada Prabowo (meski praktisnya sangat tidak mungkin) dan Jokowi tetap di atas angin, namun beberapa faktor yang mungkin masih tersembunyi bisa membalik perahu kemenangan Jokowi yang sudah akan mencapai daratan pada saat Pilpres 2019 nanti. Artinya, elektabilitas yang tinggi bukanlah jaminan.

Apa saja yang bisa membalikkan perahu kemenangan Jokowi dengan elektabilitas yang tinggi itu?

Salah satunya adalah faktor Anies Baswedan!

Benar bahwa Anies telah berhasil menjadi Gubernur DKI Jakarta, yang kantornya, yakni Balai Kota, berhadap-hadapan dengan Istana Merdeka. Apakah di dalam kepala Anies tidak terpikir saat dia duduk di belakang meja kantornya menghadap Istana, bahwa suatu saat ia juga akan berkantor di sana sebagaimana Jokowi pernah lakukan?

Sebagai politisi, meraih puncak kekuasaan tertinggi adalah keniscayaan dan tidak ada seorang pun yang bisa melarang. Itu hak semua orang. Modal Anies untuk melangkah ke Istana sudah terbuka dengan berhasil menenggelamkan calon kuat gubernur petahana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, meski sementara orang mengatakan diraih dengan “bantuan” demo besar-besaran “Aksi Bela Islam 212” beraroma SARA.

Baca Juga:  Tak Disangka, Yusril Yang Biasanya Nyinyir Ajak Umat Islam Maafkan Ahok

Modal melempar isu sensitif, yakni soal agama yang dimasukkan ke dalam pusaran politik, telah berhasil mengerek Anies ke Balai Kota paling bergengsi se-Nusantara itu. Bisa jadi, isu serupa akan dilempar pada kampanye Pilpres 2019, siapapun yang menggunakan dan memanfaatkannya.

Di saat isu PKI tidak laku, isu “Pribumi” yang diangkat Anies saat pidato atas pelantikannya itu menunjukkan, satu kata kunci untuk mengguncang demokrasi yang dengan susah payah dibangun lewat berkali-kali Pemilu itu sudah ditemukan, yaitu membenturkan “Pribumi” dan “Bukan Pribumi” (Nonpri) sebagaimana yang terjadi dengan isu “Al Maidah” dalam Pilkada DKI Jakarta lalu. Isu SARA dan “Pribumi vs “Nonpri” ini adalah modal potensial untuk menutupi keberhasilan Jokowi sebagai petahana.

Harian Singapura, The Straits Times, Rabu 18 Oktober 2017 misalnya mengulas, meski Anies tidak pernah menyatakan secara terbuka rencananya untuk menjagokan dirinya sebagai calon Presiden, namun ia juga tidak pernah membantah jika ditanya. Besa saja Anies mengikuti langkah Jokowi yang tidak menyelesaikan jabatan masa gubernurnya dan langsung menuju Pilpres.

Koran terkemuka negeri jiran itu juga mengingatkan, mantan Rektor Universitas Paramadina itu adalah peserta konvensi calon presiden Partai Demokrat pada 2014, sehingga wajar kalau ambisi itu masih ada meski saat ini harus disembunyikan. Modal “melankolis” sebagai sosok yang pernah dizolimi Jokowi (dipecat sebagai Mendikbud), juga deposito lainnya.

Isu “terzolomi” ini pada waktunya akan digoreng juga selain membenturkan isu “Pribumi” dan “Nonpri” yang sudah mulai dilemparkan ke permukaan kemudian dan terbukti berhasil “membelah” dua kubu yang berbeda. Politik “belah bambu” ini akan terus dilakukan sampai benar-benar mulus menyebrang Istana dari Balai Kota.

Anies akan dipandang siapapun sebagai faktor penentu. Mungkin tidak langsung sebagai bakal calon Presiden, karena masih ada Prabowo Subianto yang mengusungnya sebagai Gubernur DKI. Taruhlah jika pada akhirnya Prabowo tampil sebagai calon Presiden untuk yang ketiga kalinya dan menggandeng Anies sebagai pasangannya, maka seluruh angka elektabilitas Jokowi yang tinggi saat ini tidak akan berarti apa-apa, setidak-tidaknya bahaya mengancam di depan mata.

Baca Juga:  Pilkada Rasa Pilpres; Ahok Naik Kelas, SBY Malah Turun Kelas

Prabowo tidak akan sudi dipermalukan untuk ketiga kalinya apalagi diembel-embeli sebagai “the last chance”, maka ia akan lebih habis-habisan mengerahkan segala daya dan upayanya. Anies adalah modal besar di tangannya.

Bagaimana dengan Jokowi?

Tidak bisa berdiam diri jika ia berniat memperpanjang periode kepemimpinannya. Politik “Infrastruktur” yang meski telah menyenangkan sebagian orang, tetapi di sisi lain tetap saja akan dijadikan titik bidik lawan karena ada unsur utang besar di dalamnya, utang yang harus dibayar. Sedangkan pengembalian infrastruktur adalah jangka panjang, yang bermakna tidak bisa terlihat sesaat, bahkan di saat Jokowi menjalankan pemerintahannya.

Menghadapi unsur lawan yang mengerucut pada Prabowo-Anies di mana lekat dengan kekuatan “militer” dan “Islam”-nya, tidak ada cara lain bagi Jokowi untuk menggandeng bakal calon presiden yang memiliki dua karakter kuat itu, yakni militer dan Islam.

Sampai di sini sosok Gatot Nurmantyo tidak bisa disepelekan.

Jokowi harus meliriknya.

***