Halimah Jadi Presiden tanpa Pemilihan, Singapura Justru Tak Demokratis

Banyak yang tiba-tiba ikut euforia dan menjadi "gumunan" bahwa di Singapura, seorang wanita muslim bisa menjadi Presiden. Dengan ngawur, membandingkan betapa lebih bhineka tunggal ika-nya Singapura dibanding Indonesia yang memang di saat-saat terakhir ini sedang carut marut mendapat ujian berat.

Padahal, bila mau sedikit menelisik, justru apa yang terjadi di Singapura menunjukkan betapa sangat tidak "demokratis"-nya sistem politik yang ada di negara pulau tersebut.

Pertama, beda dengan sistem ketatanegaraan lain di negara mana pun. Jabatan presiden di Singapura, harus dijabat secara bergiliran oleh tiga puak yang ada. Lepas dari komposisi jumlahnya yang jomplang dan berbeda etnis Cina (74 persen), Melayu (11 persen), dan India (9 persen).

Hal ini dimungkinkan karena presiden hanyalah jabatan seremonial, yang tidak terkait sama sekali dalam kebijakan publik. Ia hanya berhak mewakili negara dalam kegiatan-kegiatan antarnegara. Kewenangannya pun sangat terbatas!

Kedua, dalam proses pemilihan yang terjadi kemarin. Dari lima calon dari puak Melayu, ternyata hanya dia yang memenuhi syarat. Di mana salah satu syaratnya, justru sangat tidak egaliter, yaitu pernah memegang jabatan penting di pemerintahan Singapura selama minimal 3 tahun, dan atau pernah menjabat sebagai CEO perusahaan dengan aset di atas SG$ 500 juta, sebagai syarat utama kandidat Presiden, kecuali Halimah Yacob.

Walau tidak bernuansa politik uang, tetapi menunjukkan kalau ia tidak kaya atau berhasil secara bisnis duluan. Ia tidak mungkin ikut kompetisi. Hal ini menunjukkan bahwa posisi puak Melayu di Singapura justru sangat lemah, bahkan dibandingkan dengan puak India sekalipun.

Artinya Halimah dinyatakan menang tanpa proses pemilihan, karena ia adalah satu-satunya calon yang dianggap memenuhi syarat. Lebih lucu lagi, karena tidak pernah ada pengumuman alasan mengapa keempat calon lainnya dianggap gugur!

Pada hakekatnya, Singapura adalah cermin ideologi pembangunan Indonesia di masa Orde Baru. Lee Kuan Yew (LKY) sebagai bapak bangsanya menjadikan Soeharto sebagai guru, tempat belajar dan bertanya. Hubungan baik ini dimungkinkan karena LKY adalah seorang Cina keturunan Tionghoa, yang nenek moyang-nya berasal dari Semarang. Di kota ini pulalah, Soeharto memulai kongsinya dengan Liem Soei Liong, jauh sebelum Orde Baru lahir.

Karena itulah SARA di Singapura adalah barang haram yang paling tinggi sanksinya. Sejak masa sekolah, setiap anak telah diajarkan untuk menjauhkan diri dari prasangka suku, etnis, dan agama. Mereka dibebaskan untuk bicara dengan bahasa ibu masing-masing, beribadat menurut agama masing, tetapi dilarang saling menyinggung.

Dalam pembangunan, mereka juga menerapkan Trilogi Pembangunan secara ketat dan konsisten: pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas. Sayang, di Indonesia sebagai tempat kredo besar ini lahir justru nyaris gagal total, tergerus oleh KKN.

Saya yakin di Indonesia yang kelasnya di atas Halimah Yacob, puluhan kali lebih banyak. Sayangnya yang terekspos justru emak-emak yang suka jual beli ujaran kebencian, mereka yang memperoleh amanat jabatan tapi malah korupsi, atau artis cantik bin terkenal tapi dianeksasi laki-laki asing.

Sekali lagi, Halimah bukanlah simbol kemenangan apa pun. Konon ia justru simbol kekalahan puak Melayu di Singapura.

Lalu apa yang harus dirayakan?

***