Dua Kali Gagal, Khofifah Harus Lebih Siap untuk Yang Ketiga Kalinya

Tanda-tanda Khofifah Indar Parawansa bakal meramaikan gelaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur pada 2018 mendatang, sudah tampak. Khofifah kemungkinan bakal meminta izin kepada Presiden Joko Widodo selaku atasannya langsung untuk maju dalam Pilgub Jatim 2018.

Jika hal ini terjadi, ini adalah kali ketiga Khofifah mencari peruntungan sebagai gubernur Jawa Timur setelah dalam dua kali Pilkada Jawa Timur berakhir kandas. Jabatan menteri sosial di bawah kabinet Jokowi sudah digenggam, tetapi rupanya belum cukup memuaskannya. Jabatan gubernur lebih menarik. Jabatan menteri bisa dilepas ketika lampu hijau dari Presiden untuk maju sudah menyala.

Upaya perempuan politisi sekaligus birokrat ini maju ternyata telah dilakukan dengan cara membuka komunikasi dengan beberapa parpol yang bakal dijadikan kendaraan menuju pencalonan dalam Pilgub Jatim 2018 nanti. Konon, partai yang akan dijadikan kendaraan antara lain adalah PPP dan Partai Golkar, padahal sejatinya Khofifah adalah kader Partai Kebangkitan Bangsa.

Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPD Golkar Jatim Harun Al Rasyid mengatakan, secara formal Khofifah belum mendaftar ke Golkar. “Ini semata-mata hanya soal waktu saja. Ini bagian dari dia menjaga etika sebagai pembantu presiden,” lanjutnya.

Pasalnya, sampai saat ini Khofifah masih tercatat sebagai Menteri Sosial RI. Apalagi, sampai sekarang ini Presiden Jokowi belum memberikan lampu hijau. Meskipun demikian, Khofifah sudah melakukan komunikasi dengan DPP dan personal DPD Golkar Jatim.

Harun yakin, Presiden tidak akan pernah membatasi hak politik seseorang, apalagi Khofifah  adalah menteri yang dibanggakan Jokowi. Jika rakyat Jatim meminta Khofifah, “Jokowi pasti akan mengizinkan Khofifah maju dalam Pilgub Jatim 2018 mendatang,” ujarnya.

Meski Pilgub Jatim berlangsung pada 2018, namun beberapa nama bakal calon yang akan bertarung dalam gelaran tersebut sudah muncul. Setidaknya, dua nama yang beredar dinilai mewakili warga Nahdlatul Ulama (NU). Keduanya bakal tarung head to head, setelah dua kali "kekalahan" Khofifah dalam dua kali Pilgub sebelumnya.

Keduanya adalah Saifullah Yusuf alias Gus Ipul yang kini menjabat Wakil Gubernur Jatim, dan Khofifah yang masih menjabat Menteri Sosial RI. Gus Ipul sendiri sudah mendaftarkan melalui PDIP dan PKB. Sedangkan Khofifah, kabarnya, diusung PPP.

Sebelumnya, selain dua nama dari NU itu, nama yang disebut-sebut akan meramaikan bursa bakal calon gubernur Jatim lainnya, seperti Tri Rismaharini, Walikota Surabaya, yang bakal  diusung PDIP, namun belakangan Risma “menolak” maju dicalonkan.

Selain mereka, ada juga nama Abdul Halim Iskandar, Ketua DPRD Jatim yang juga Ketua DPW PKB Jatim. Namun, dari nama-nama yang muncul itu yang paling santer disebut-sebut berpeluang bertarung hanya tiga nama saja: Gus Ipul, Khofifah, dan Risma.

Hasil survei Indo Barometer terakhir menyebut Gus Ipul 41 persen, Risma 39,8 persen dan Khofifah 13,4 persen. Hal itu diungkapkan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto saat memberikan sambutan pada acara Rakerda Partai Golkar Jatim, Minggu, 9 April 2017.

Ia menegaskan, sudah saatnya NU memimpin Jatim dalam Pilgub Jatim 2018. Ini karena selama ini kader NU belum pernah memimpin Jatim. “Jatim ini basis NU, tapi gubernurnya belum pernah dari NU. Selama ini pemimpin Jatim dari TNI dan nasionalis,” ujarnya.

Dengan hasil survei itu, Ketua DPR RI yang akrab dipanggil Setnov itu mengaku masih merapatkan dulu mana kandidat yang terbaik untuk Jatim. Secepatnya ia umumkan dalam waktu dekat. Pihaknya perlu berunding dulu dengan DPP dan DPD Partai Golkar Jatim.

“Kita akan cari bersama-sama siapa cagub yang bisa menaikkan kekuatan dan elektabilitas Partai Golkar di Jatim,” ungkap Setnov. Gus Ipul dan Khofifah memang dua kader NU yang diincar Golkar untuk diajukan sebagai bakal calon gubernur Jatim dalam Pilkada 2018.

NU Kecewa

Di kalangan ulama sepuh NU, dari dua nama kader NU itu, yang paling santer disebut-sebut adalah Khofifah. Ini karena mereka kecewa kepada Gus Ipul saat berlangsungnya Muktamar NU ke-33 di Jombang, 1-5 Agustus 2015, yang sempat kisruh dan diprotes ulama sepuh.

Sebagai tindak lanjut dari bentuk dukungan terhadap Khofifah, beberapa kiai yang tergabung dalam Forum Komunikasi Kiai Kampung Jawa Timur (FK3JT) segera menghadap Presiden Jokowi agar Khofifah diperbolehkan mundur dari jabatan Mensos RI.

Hal ini diutarakan Ketua FK3JT, Fahrur Rozie, Selasa, 28 Maret 2017, di Surabaya. “Kami sangat menginginkan Ibu Khofifah bisa turun di Pilgub nanti. Dengan potensi yang beliau punya, kami optimis Ibu Khofifah bisa membuat maju provinsi Jatim,” ungkapnya.

Dukungan kepada Khofifah juga diutarakan oleh KH Mahfud Ma'sum, Rois Syuriah PCNU Gresik yang juga pengasuh Ponpes Ihyaul Ulum, Dukun, Gresik, yang sebelumnya bertemu di Ponpes Tebuireng, Jombang, bersama beberapa ulama sepuh NU lainnya.

Bagaimana dengan Risma? Kabarnya, peluang Risma untuk diusung PDIP sangatlah tipis, meski dalam survei Indo Barometer menunjukkan Risma lebih unggul dari Khofifah. “Risma itu kurang dukungan dana,” ujar seorang sumber yang dekat dengan PDIP.

Kabarnya, jika Gus Ipul maju dan jadi diusung PDIP, yang bakal dijadikan wakilnya adalah Risma atau M. Samanhudi Anwar yang kini menjabat Walikota Blitar. “Itu jika Risma benar-benar “tidak bersedia” dicalonkan dalam Pilgub Jatim,” ungkap sumber tadi.

Sedangkan Khofifah sendiri, jika Golkar ikut mengusungnya, bakal mengajukan Mayjen TNI Purn. Istu Hari Subagio, mantan Pangdam I Bukit Barisan, yang sudah mendaftar ke Golkar untuk Pilgub Jatim 2018. “Pak Istu siap mendampingi Khofifah,” lanjut Harun.

Jika ini terjadi, bukan tidak mungkin Partai Demokrat bakal bergabung dengan Golkar karena secara historis kedua partai ini punya kesamaan dalam platform politik. Sehingga, Demokrat dipastikan ikut bergabung dengan Golkar memperkuat dukungannya ke Khofifah.

Koalisi PPP, Golkar, dan Demokrat akan semakin kuat jika beberapa partai lainnya, seperti Gerindra, PKS, dan PAN bergabung mendukung Khofifah. Partai-partai yang kecewa selama ini terhadap kepemimpinan PDIP secara nasional bisa bergabung dalam koalisi ini.

Itulah sebenarnya yang “ditakuti” Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar jika koalisi tersebut benar-benar terjadi. Makanya, sejak nama Khofifah muncul, Muhaimin terkesan menghalangi “tampilnya” Khofifah maju Pilgub Jatim, sehingga memuluskan Gus Ipul sendiri.

***